DPR belum setujui proposal kompensasi BBM subsidi

proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tidak bagus untuk disetujui dpr ri sebab sejumlah alasan.

selain sebab sejumlah web dalam proposal itu telah terakomodasi dalam apbn 2013, banyak potensi penyalahgunaan supaya kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, kata anggota dpr ri dari fraksi golkar, bambang soesatyo di jakarta, minggu.

anggota komisi iii dpr ri dan menilai, alasan lainnya, pemerintah belum mampu membuatkan bbm bersubsidi, karena angka dan diselundupkan terbilang amat besar volumenya.

karena tersebut, proposal dana kompensasi yang hendak dimasukan dalam apbn-p 2013 tak mengikuti persyaratan untuk diterima, papar dia.

Informasi Lainnya:

dalam proposal dana kompensasi itu, banyak web dan sama serta serupa melalui santunan langsung tunai (blt) pada penduduk miskin.

kekuatan-kekuatan politik dalam dpr ri pasti saja hendak belajar daripada pengalaman menjelang pemilu 2009. ketika itu, blt dibuat kuda tunggangan partai penguasa untuk meraih simpati pemilih. hal serupa tak mungkin berulang selama pemilu 2014, katanya.

kompensasi lain seperti beras agar penduduk miskin (raskin) juga santunan terhadap siswa miskin serta situs keluarga harapan sudah terakomodasi selama apbn tahun berjalan.

alasan lain supaya menolak proposal itu merupakan fakta bahwa pemerintah belum efektif membangun bbm bersubsidi, sebab persentase dan dicuri ataupun diselundupkan masih terbilang tinggi. kelanggkaan bbm saat ini lebih akibatkan pencurian dan penyelundupan oleh oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.

perkiraan bahwa 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan ataupun tak tepat sasaran sudah dibenarkan dengan pemerintah sendiri. namun, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.

dengan itulah, terpenuhilah syarat supaya menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut, kata bambang soesatyo.