ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat kiranya pemerintah mesti melibatkan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) dalam mencari kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki merupakan mitra yang tepat diajak berbicara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan agar urusan pekerja migran sebab mereka yang benar-benar mengetahui keadaan di lapangan, mulai daripada pergi hingga hingga selama luar negeri, tutur mahfud pada jakarta, jumat.
dia mengemukakan keuntungan tersebut dalan forum silaturahmi ketua umum dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi yang dengan tema mendorong kebijakan pemerintah ke arah iklim usaha yang kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya membeli pjtki adalah pihak dari proses pelayanan juga perlindungan pada kaum pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh karena itu, kata dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah membuka usaha juga akses yang luas bagi keterlibatan pjtki melalui tujuan meningkatkan nilai sistem agar pekerja migran, mulai daripada perekrutan, pendidikan juga pelatihan, perlindungan di dalam luar negeri, sampai dengan pemulangan.
maka pjtki harus benar-benar dijadikan mitra selama semua proses kebijakan, bukan sebagai objek, ujarnya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) tersebut menilai bahwa di ini kualitas kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penempatan serta perlindungan kepada pekerja migran masih belum maksimal oleh karenanya masih belum mampu diaplikasikan di penanganan masalah-masalah pekerja migran.
pernyataan itu dia beritahukan untuk tanggapan atas keluhan dari pihak apjati dan merasa kiranya pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki dijadikan mitra selama membuat kebijakan, padahal pjtki adalah pihak yang paling berperan dalam lapangan dalam menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan selama pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami dan adalah pelaksana pada lapangan. seharusnya kami menjadi partner pemerintah, kata sekjen apjati idris zaini.
kami harap ada kebijakan yang menyertakan pjtki sebagai partner pemerintah. jangan apabila banyak kesuksesan juga prestasi pemerintah yang menerima, namun kalau banyak masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan bahwa pihak pjtki sesungguhnya kerap berhasil melaksanakan masalah-masalah para pekerja migran di luar negeri, tergolong angka hukum melalui pendekatan informal, dimana langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan langkah dan ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita tersebut lemah selama luar negeri makanya cenderung besar agar melindungi kaum pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan itu, mahfud md berjanji terhadap apjati supaya menyampaikan pendapat itu kepada pemerintah agar dilakukan pembahasan untuk mewujudkan kebijakan dan dapat mendorong cuaca upaya-upaya dan kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, setelah berbagai masukan ini aku sampaikan kepada pemerintah, kta mau membahas dulu agar mencari kenal apakah telah pas serta masih ada dan usah diperbaiki, ujar mahfud.