Kemdagri evaluasi APBD untuk efektivitas otda

kementerian dalam negeri (kemdagri) ingin mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) untuk mengetahui efektivitas kewenangan otonomi daerah (otda) selama setiap pemda, papar mendagri gamawan fauzi, pada jakarta, kamis.

beberapa kali presiden mengingatkan kiranya pada sejumlah daerah kasus penduduk miskinnya baru dalam atas 20 persen, namun rumah juga mobil pejabatnya mewah, kantornya megah. ini tak layak, tutur mendagri usai membuka peringatan hari otda 2013, selama hotel bidakara jakarta, kamis.

rencana evaluasi anggaran itu akan dilakukan kemdagri bersama dengan unit kerja presiden jenis pengawasan dan pengendalian pembangunan (ukp4), dan dimulai selama mei.

mendagri menyebutkan saat ini sederat daerah diindikasikan hanya menyerap 18 persen anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan, sedang sisanya sebagian besar digunakan untuk shopping aparatur ataupun gaji pns. penggunaan anggaran pemerintah daerah supaya berbelanja modal mesti ditingkatkan merupakan minimal 28 persen.

Informasi Lainnya:

sementara itu, anggaran dan paling banyak digunakan dengan pemda adalah agar shopping aparatur, gaji pegawai negeri sipil (pns), serta perjalanan dinas. malahan ada yang berbelanja aparaturnya sampai 72 persen.

itu tidak adil, dengan karenanya harus dievalusi. kunjungi apbd-nya Salah satu per Salah satu, tegasnya.

saat ini, proses pra-evaluasi baru berlangsung di kemdagri, agar lalu dibicarakan melalui ukp4 selama awal mei. hasil evaluasi hendak dibuat dengan rutin serta bertahap dan diberikan pada presiden untuk ditindaklanjuti.

hasil evaluasi dan ingin diserahkan kepada gubernur, supaya dalam mengevaluasi apbd 2014 nanti mesti masa untuk dicermati, jangan asal setuju saja, katanya.